<aside> <img src="/icons/book_green.svg" alt="/icons/book_green.svg" width="40px" />

Menu:

• Pendahuluan
• Ringkasan Eksekutif
• Latar Belakang
• Konsep Asyah
• Aset Dasar: Proyek Immersive Manasik
• Struktur Tokenisasi
• Manfaat Kepemilikan Token Asyah
• Mekanisme Platform, Biaya, dan Pajak
• KYC, KYB, dan Kepatuhannya
• Kerangka Kepatuhan Syariah
• Arsitektur Teknologi
• Kebijakan Exit Policy
• Manajemen Resiko dan Tata Kelola
• Penafian Hukum dan Transparansi
• Struktur Regulasi </aside>

Asyah beroperasi dalam kerangka hukum dan regulasi Indonesia yang dirancang untuk memastikan transparansi, kepatuhan, dan legalitas, dengan tata kelola syariah di bawah pengawasan otoritas yang diakui.

Landasan Hukum Produk

Instrumen yang menjadi dasar partisipasi Asyah berpijak pada kerangka regulasi perbankan syariah nasional:

• UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang memisahkan secara tegas produk simpanan dari produk investasi di perbankan syariah.
• Pedoman Implementasi SRIA dengan Akad Mudharabah Muqayyadah 2024, yang mengatur penerapan instrumen SRIA oleh perbankan syariah.
• POJK No. 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, yang mengatur fitur dasar, prinsip penyelenggaraan, pemisahan pengelolaan, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pelindungan konsumen atas produk investasi perbankan syariah.

Penerbitan SRIA dilakukan oleh Bank Syariah selaku pihak yang tunduk pada ketentuan tersebut dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Kerangka Kepatuhan Syariah

Struktur akad Asyah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), meliputi Mudharabah Muqayyadah, Wakalah bi al-Ujrah, Ijarah, Ujrah, dan Ta'widh, sebagaimana diuraikan pada bab Kerangka Kepatuhan Syariah.

Regulasi Pelindungan Data dan Pencegahan Kejahatan Keuangan

• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mendasari pemrosesan dan pelindungan data peserta.
• Ketentuan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT) yang berlaku di Indonesia, yang mendasari proses verifikasi identitas, penyaringan, dan pembatasan transaksi.

OJK Fintech Accelerator Program 2026

Tokenisasi hak manfaat atas instrumen perbankan syariah merupakan model yang baru berkembang, dan belum memiliki kategori pengaturan tersendiri dalam kerangka regulasi yang ada. Karena itu, Asyah menempuh jalur pengembangan bersama otoritas melalui OJK Fintech Accelerator Program 2026.

Partisipasi dalam program ini menunjukkan komitmen Asyah untuk menyelaraskan inovasi blockchain dengan standar regulasi Indonesia dan ekosistem keuangan syariah nasional, sekaligus membangun preseden pengaturan bagi model tokenisasi instrumen syariah di masa mendatang.

Ruang Lingkup Operasional

Partisipasi pada platform Asyah terbuka bagi warga negara Indonesia dan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia. Seluruh aktivitas platform tunduk pada hukum Republik Indonesia.

Struktur hukum dan regulasi ini memastikan setiap token, transaksi, dan partisipasi dapat ditelusuri, sah secara hukum, dan sesuai dengan prinsip syariah di bawah pengawasan otoritas yang diakui.